Natuna Diharap Jadi Provinsi Khusus


Natuna Diharap Jadi Provinsi Khusus

Yusripandi, Ketua DPRD Natuna
NATUNA I KEJORANEWS COM : Upaya Pemerintah Daerah  Natuna  untuk membentuk Kabupaten Natuna  menjadi sebuah provinsi, memang telah digaungkan sejak lama. Namun, hingga sampai saat ini rencana tersebut tampaknya hanya sebatas angan-angan belaka, yang belum mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Yusripandi mengatakan, bahwa seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna harus gencar melakukan jemput bola ke Pemerintah Pusat agar rencana baik tersebut dapat segera terwujud, dan tidak hanya sebatas impian belaka.

“Pemerintah Daerah harus rajin jemput bola ke Pusat. Agar hal ini dapat segera direspon oleh mereka,” ungkap Yusripandi, di Ranai, Sabtu (2/3/2019).

Menurutnya, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama wakilnya Jusuf Kalla (JK) saat ini, tengah gencar untuk membangun Indonesia yang dimulai dari daerah pinggiran, termasuk Natuna. Hal ini tertuang dalam program Nawacita Presiden Jokowi ke 3, yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

Natuna memiliki kesempatan yang sangat besar, untuk merayu Pemerintah Pusat, agar disetujui untuk mekar sebagai sebuah Provinsi tersendiri. Sebagai daerah perbatasan dan terluar, hal itu dapat menjadi senjata untuk meyakinkan Pemerintah Pusat, untuk memekarkan Natuna.

“ Ini bisa menjadi alasan kuat mengapa Natuna harus dimekarkan jadi Provinsi,” tambah Yusripandi.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, bahwa Kabupaten Natuna sangat layak dimekarkan menjadi sebuah Provinsi Khusus, bersama saudaranya Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Karena, kata dia, letak Geografis Natuna sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan beberapa Negara di Asia.

Selain itu, rentan kendali antara Kabupaten Natuna dengan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), juga sangat jauh. Hal ini dapat menghambat laju pembangunan di daerah yang terletak diujung utara NKRI tersebut.

IK
Lebih baru Lebih lama