{[["☆","★"]]}
Sesmenko Perekonomian Menyampaikan Tugasnya Selama di BP Batam (01/02)
BATAM I KEJORANEWS.COM :  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, tugas utama pihaknya dalam pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah mengawal transformasi pimpinan BP Batam rangkap jabatan/Ex Officio bisa direalisasikan.

"Jadi kami di sini dalam mengawal transisi, salah satunya kami diminta untuk menyiapkan revisi PP 46 Tahun 2007, segera nanti setelah PP selesai mulai berlaku, nanti kita serahkan untuk  pimpinan BP Batam dirangkap jabatannya sekaligus Walikota Batam," terangnya di Gedung Media Centre BP Batam, Batam Centre - Batam. Sabtu, (02/02/2019)

Selanjutnya, Susiwijono mengatakan, tugas berikutnya menjaga iklim investasi yang sudah ada dan menarik investor-investor baru. Dan ia menyebutkan bahwa semua jenis investasi yang sudah ada di pipe line akan diselesaikan semuanya bukan dihentikan.

"Mengenai invesatsi, dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun 2018 kemarin agak turun  dengan Penanaman Modal Asing (PMA) turun sekitar 8,8%, dan kita tetap optimise di Tahun 2019 mencapai target karena didukung dengan banyak faktor," terangnya didampingi Kepala BP Batam, Deputi III BP Batam dan Tim Teknis Dewan Kawasan.

Menurutnya, yang paling penting adalah Pemko, BP Batam dan Dewan Kawasan harus ada saling percaya untuk kebaikan Batam kedepan, jadi permasalah teknis di lapangan (PPN, Pajak, Smart Card, Pasal Import, Pelabuhan, dan semuanya) bisa dibicarakan.

"Kalau sejak awal dibahas bersama dan ikut terlibat, bisa saling membantu. Jadi, kita bisa menyiapkan ownership yang sama, karena ini program bersama, ini yang akan kita bangun kedepan, Kami di sini dalam rangka transformasi dan transisi yang mana akan diselesaikan sampai akhir bulan April," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady mengatakan, jumlah invesatsi di Batam ini totalnya ada 825 investor, dan dari sisi ekspor ada peningkatan.

"Kita di sini menyelesaikan masalah operasional yang terjadi di lapangan (kebijakan dan implementasinya), misalkan Batam ini FTZ belum Import tapi ketentuan tata niaga import diberlakukan disini, dengan begitu artinya tidak ada pembedaan sehingga investor yang berada di sini mendapatkan perlakuan yang sama dengan investor yang ada diluar Batam. Dan terkait operasional lalu lintas, mulai dari menyangkut pergerakan tenaga kerjaan, imigrasi, dan kepastian berusaha dimana perizinanannya lengkap investasinya masuk tapi banyak gangguan dilapangan menyangkut kenyamanan serta kepastian berusaha, ini yang perlu kami tata" ungkapnya.


(atm)
 
Top