 |
| Ketua Komisi I DPRD Kota Batam di Ruang Kerjanya |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto SE, MM sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak-pihak terkait yang dapat mengambil keputusan dalam permasalahan yang sangat krusial Teluk Tering.
Hal tersebut diungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum, terkait pemberian rekomendasi dari Pemerintahan Kota (Pemko) Batam kepada PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) untuk pengembangan Pesisir Teluk Tering yang juga menjadi wilayah kerja dan kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Jum'at, (15/02/2019)
"Kami dari Komisi I DPRD Kota Batam, telah mensepakati bilamana dalam RDPU dalam hal mengundang pihak-pihak terkait tidak bisa hadir maka rapat tidak kami lanjutkan. Dan hari ini undangan yang kita layangkan hampir tidak ada satupun yang dihadiri oleh yang mengambil keputusan baik dari Pemerintah Kota Batam maupun dari BP Batam, " terang Budi Mardiyanto yang juga selaku Pimpinan Rapat.
Menurut pandangan Budi, masalah Teluk Tering tersbeut sangat krusial dan sangat sensitif menyangkut kepastian investasi dalam pembangunan di Batam.
" Ini menyangkut dasar hukum dan Tupoksi kedua lembaga agar tidak tumpang tindih. Tidak tertutup kemungkinan masalah tumpang tindih akan berkembang di Pulau-Pulau yang lain kalau tidak diselesaikan," ujar Budi lagi.
 |
| Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam |
RDPU di di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam ini, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi I, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Kepala Bidang Dinas Pertanahan, Dinas Perikanan Kota Batam, Staff BP Batam, Kasi dan Kabid DPM PTSP, Kasi PPKM, Sekretaris Lurah Teluk Tering,
Di tempat terpisah setelah menghadiri RDP Umum, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari mengaku juga kecewa dengan ketidakhadiran pihak-pihak terkait yang dapat mengambil keputusan.
" Pertemuan ini sangat penting karena bertujuan untuk melihat terkait pemberian izin pengembangan pulau yang diberikan oleh Pemko Batam kepada Pihak Pengembang ini tepat atau tidak? Kami juga kecewa sepertinya rapat ini tidak penting bagi pejabat yang diundang. Disinikan pada pertemuan ini apa dasarnya Walikota Batam memberikan rekomendasi tersebut, sementara inikan ada kewenangan yang sebenarnya." Tutupnya.
Di tempat terpisah setelah menghadiri RDP Umum, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari mengaku juga kecewa dengan ketidakhadiran pihak-pihak terkait yang dapat mengambil keputusan.
" Pertemuan ini sangat penting karena bertujuan untuk melihat terkait pemberian izin pengembangan pulau yang diberikan oleh Pemko Batam kepada Pihak Pengembang ini tepat atau tidak? Kami juga kecewa sepertinya rapat ini tidak penting bagi pejabat yang diundang. Disinikan pada pertemuan ini apa dasarnya Walikota Batam memberikan rekomendasi tersebut, sementara inikan ada kewenangan yang sebenarnya." Tutupnya.
(atm)
