 |
| Menteri bersama TNI/Polri Ungkap Penyeludupan Ilegal (15/01) |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani mengharapkan sinergi antara seluruh Lembaga untuk melakukan penertiban sehingga perairan Indonesia menjadi tempat ekonomi legal yang baik dan bukan jadi tempat penyeludupan. Senin, (21/01/2019)
Hal tersebut diungkapnya, dalam program Pemerintah dalam menuntaskan penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Ilegal di Selat Malaka Pesisir Timur Sumatera dan Batam, di Dermaga Timur Pelabuhan Batu Ampar - Batam.
"Sinergi ini, memberikan dampak yang luar biasa positif dan efektif dalam mengamankan perekonomian diwilaya-wilayah perairan Indonesia, dengan melakukan penindakan terhadap para importir beresiko tinggi dan meningkatkan kepatuhan/enforcement dibidang Kepabeanan dan Cukai," ungkapnya.
Melalui sinergiritas Kepatuhan dari pada importir di indonesia, terdapat kenaikkan sebanyak 62% dan penerimaan Pajak dan Pabean naik 42%, serta penurunan dari jumlah rokok ilegal dari 12% menajdi 7%. Terkait rokok ilegal Menkeu menekankan, "Saya meminta diturunkan lagi menjadi 3%, menjadi sangat penting dalam hal ini," ujarnya.
Selain itu, Menkeu juga memahami dibeberapa wilayah terutama di Provinsi Kepuluan Riau, kebutuhan terhadap bahan-bahan pokok, itu memang sangat riil sehingga dibutuhkan suatu porsi agar kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat harus terpenuhi tanpa melalui kegiatan penyeludupan ilegal.
"Ini juga merupakan suatu tantangan yang kita bahas bersama di Kementrian dan Lembaga, bagaimana Pemerintah bisa melakukan porsi menambah jumlah kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," terangnya.
Selanjutnya Menkeu menjelaskan, para Pimpinan Lembaga dalam hal ini TNI/Polri ingin menunjukkan bersama-sama bahwa akan terus bersinergi dalam rangka untuk menjalankan operasi menjaga perairan Indonesia dari tindakan ilegal dan penyuludapan.
"Kami tentu juga berharap Bea dan Cukai bersama dengan TNI/Polri fokus menangkap para pelaku ilegal/kejahatan ekonomi yang memang betul - betul menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia," pungkasnya. (*)
(atm)
