BATAM I KEJORANEWS.COM : Dinas Perhubungan Kota Batam tahun depan akan mengaktifkan 652 titik parkir tepi di jalan umum. Hal ini disampaikan oleh
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi melalui rilis kepada media ini pada Sabtu, (01/12/2018)
Dirinya menyampaikan bahwa, pengaktifan 652 titik parkir tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam.
“ Penambahan titik sebanyak itu, seiring pembangunan yang terus berlangsung di Batam, dan naiknya target retribusi parkir,” katanya.
Rustam menjelaskan bahwa jumlah parkir tepi jalan umum yang sudah berjalan saat ini sebanyak 472 titik, sementara titik lainnya yakni titik baru belum ada aktivitas keramaian.
Adapun target pendapatan daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2019 mendatang sebesar Rp15 miliar. Sementara target di APBD 2018 sebesar Rp10 miliar.
“Ada yang lahan parkirnya belum ada. Ada ruko yang baru dibangun, makanya belum bisa ditagih,” kata dia.
Menurut Rustam, penentuan titik parkir tepi jalan umum tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Tapi pendataan potensinya dilaksanakan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, perguruan tinggi, dan Badan Pusat Statistik.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi melalui rilis kepada media ini pada Sabtu, (01/12/2018)
Dirinya menyampaikan bahwa, pengaktifan 652 titik parkir tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam.
“ Penambahan titik sebanyak itu, seiring pembangunan yang terus berlangsung di Batam, dan naiknya target retribusi parkir,” katanya.
Rustam menjelaskan bahwa jumlah parkir tepi jalan umum yang sudah berjalan saat ini sebanyak 472 titik, sementara titik lainnya yakni titik baru belum ada aktivitas keramaian.
Adapun target pendapatan daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2019 mendatang sebesar Rp15 miliar. Sementara target di APBD 2018 sebesar Rp10 miliar.
“Ada yang lahan parkirnya belum ada. Ada ruko yang baru dibangun, makanya belum bisa ditagih,” kata dia.
Menurut Rustam, penentuan titik parkir tepi jalan umum tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Tapi pendataan potensinya dilaksanakan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, perguruan tinggi, dan Badan Pusat Statistik.
Atm
