 |
| Sidang Paripurna Lapopran Reses |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Anggota DPRD Batam menyampaikan hasil laporan reses masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam. Kamis, (06/12/2018)
Masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.
Dalam rapat Paripurna Ke-19 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH,MH dan dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Perwakilan BP Batam, Polda Kepri, Lanal Batam, Kodim 0316, Camat dan Lurah seKota Batam, serta Instansi terkait lainnya.
Berikut laporan hasil reses DPRD Kota Batam, dari Fraksi, PDI P, Golkar, Gerinda, Demokrat, PKS, Hanura, dari masing-masing Dapil tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 2018, diantaranya:
"Lambatnya layanan dalam pengurusan KTP, KK dan lainnya, dimana dalam pengurusannya memakan waktu sampai 2 tahun serta banyak yang belum selesai. Serta program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) terkesan asal bangun tanpa memikirkan kualitas, mutu bangunan," kata Sugito dari Fraksi PDIP.
"Sistem zonasi penerimaan siswa perlu kajian dan pemerataan, Penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut. Pembangunan dan Peningkatan layanan Posyandu serta Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat," Joko Mulyono dari Fraksi Golkar.
"Sistem perekrutan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal perlu diperioritaskan, Pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, Penertiban Warnet dan Game pada jam-jam Sekolah," ujar Mesrawati dari Fraksi Demokrat.
"Sangat sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta tingginya harga bahan pokok, Bantuan permodalan yang mudah di akses, Pelatihan, penyediaan peralatan produksi, pemasaran bagi pelaku UKM, Pembangunan infrastruktur perlunya mutu, kualitas dan ketepan waktu," Rohayzad dari Fraksi PKS.
"Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan,Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni, Penerimaan Siswa serta Penambahan pendidikan muatan lokal, Pembangunan pelabuhan rakyat, taman bermain yang mana menjadi kebutuhan masyarakat kota Batam," kata Bustamin dari Fraksi Hanura.
"Perbaikan jalan rusak, Drainase di pemukiman penduduk, Rumah Ibadah, Posyandu dan sarana lainnya. Hasil reses ini jangan hanya menjadi catatan saja, dimana banyak yang belum terealisasi," ungkap Harmidi dari Fraksi Gerinda.
Dari pantuan pewarta dalam rapat Paripurna ini, Fraksi PAN tidak dapat hadir dan Fraksi Nasdem tidak bisa memaparkan hasil resesnya pada rapat, dan selanjutnya dalam bentuk lampiran hasil reses tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat.
Selanjutnya hasil reses akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam untuk dapat ditindak lanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan program atau kegiatan pembangunan kota Batam kedepannya. (*)
(atm)
Masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.
Dalam rapat Paripurna Ke-19 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH,MH dan dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Perwakilan BP Batam, Polda Kepri, Lanal Batam, Kodim 0316, Camat dan Lurah seKota Batam, serta Instansi terkait lainnya.
Berikut laporan hasil reses DPRD Kota Batam, dari Fraksi, PDI P, Golkar, Gerinda, Demokrat, PKS, Hanura, dari masing-masing Dapil tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 2018, diantaranya:
"Lambatnya layanan dalam pengurusan KTP, KK dan lainnya, dimana dalam pengurusannya memakan waktu sampai 2 tahun serta banyak yang belum selesai. Serta program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) terkesan asal bangun tanpa memikirkan kualitas, mutu bangunan," kata Sugito dari Fraksi PDIP.
"Sistem zonasi penerimaan siswa perlu kajian dan pemerataan, Penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut. Pembangunan dan Peningkatan layanan Posyandu serta Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat," Joko Mulyono dari Fraksi Golkar.
"Sistem perekrutan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal perlu diperioritaskan, Pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, Penertiban Warnet dan Game pada jam-jam Sekolah," ujar Mesrawati dari Fraksi Demokrat.
"Sangat sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta tingginya harga bahan pokok, Bantuan permodalan yang mudah di akses, Pelatihan, penyediaan peralatan produksi, pemasaran bagi pelaku UKM, Pembangunan infrastruktur perlunya mutu, kualitas dan ketepan waktu," Rohayzad dari Fraksi PKS.
"Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan,Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni, Penerimaan Siswa serta Penambahan pendidikan muatan lokal, Pembangunan pelabuhan rakyat, taman bermain yang mana menjadi kebutuhan masyarakat kota Batam," kata Bustamin dari Fraksi Hanura.
"Perbaikan jalan rusak, Drainase di pemukiman penduduk, Rumah Ibadah, Posyandu dan sarana lainnya. Hasil reses ini jangan hanya menjadi catatan saja, dimana banyak yang belum terealisasi," ungkap Harmidi dari Fraksi Gerinda.
Dari pantuan pewarta dalam rapat Paripurna ini, Fraksi PAN tidak dapat hadir dan Fraksi Nasdem tidak bisa memaparkan hasil resesnya pada rapat, dan selanjutnya dalam bentuk lampiran hasil reses tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat.
Selanjutnya hasil reses akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam untuk dapat ditindak lanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan program atau kegiatan pembangunan kota Batam kedepannya. (*)
(atm)
