{[["☆","★"]]}
Rapat Koordinasi BIG
BATAM I KEJORANEWS.COM : Badan Informasi Geospasial (BIG), dan BP Batam melakukan Rapat Koordinasi mengenai Peranan Data dan Informasi Geospasial Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Selasa, (04/12/2018)

Rapat ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan satu peta, dalam mendukung berbagai kebijakan dan pembangunan nasional, diantaranya, Kemudahan dan kepastian berusaha/berinvestasi, Kebijakan pemerataan ekonomi, Percepatan pembangunan infrastruktur, dan Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan perizinan.

Dalam pembukaan rapat, Anggota II Deputi Bidang Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Yusmar Anggadinata menyampaikan, rapat koordinasi BIG sebagai tindak lanjut dari kerjasama BP Batam dengan BIG untuk mewujudkan kebijakan satu peta di Batam, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden no 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan satu peta pada tingkat ketelitian peta supaya 1:50.000.

"Dengan adanya kebijakan satu peta di kota Batam ini, akan memperlancar pembangunan Batam dan akan mengintergrasi dengan adanya kerjasama, sinergiritas dan Geospasial antar instansi pemerintah maupun non pemerintah," katanya membacakan sambutan dari Kepala BP Batam.

Ia melanjutkan, BP Batam berharap dengan adanya kebijakan satu peta, terkait permasalahan pemanfaatan lahan, seperti konflik pembangunan infrastruktur daerah, tumpang tindih lahan, pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang, tidak akan terjadi kembali.

"Materi terkait peranan data dan informasi geospasial, dalam mendukung kemajuan Batam sebagai pelaksana logistik, industri, perdagangan, parawisata, dapat memberikan pemahaman pentingnya data dan informasi geospasial bagi dasar proses pengambilan kebijakan dan pembangunan Batam kedepan," pungkas Yusmar Anggadinata.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh, Anggota IV Deputi dan Pejabat BP Batam, Polda Kepri, BPN, PGN, serta Instansi terkait lainnya, di Harris Hotel, Batam Centre - Batam.

Selaku narasumber Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin memaparkan, Informasi Geospasial, seluruh jenis informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan Bumi maupun di dalam, dan di atas permukaan Bumi (georeference), dan kebijakan Satu Peta dilakukan untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta dapat bermanfaat dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan nasional dan daerah yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

"Seperti diminta oleh Pemerintah (Wakil Presiden.red) untuk membuat Peta Tematik, misalnya seperti masalah data pangan yang kisruh sudah 3 tahun tidak keluar-keluar, karena luas lahan baku sawahnya tidak jelas, dan BIG diminta untuk memferifikasi luas lahan baku sawah terbaru. Seharusnya ini pekerjaan Kementerian," terangnya.

Namun menurutnya, banyak Kementrian Lembaga tidak mau share Peta Tematiknya bukan karena mereka gak mau, tapi mereka sadar ini Petanya masih salah, kalau dishare bisa-bisa kita dipanggil penegak hukum katanya. Jadi ketahuan masalahnya, akhirya pada ditutupin.

"Seperti data-data luas lahan sawah itu berbeda,  subsidi pupuk, subsidi benih tentu dihitung dari data luas sawah yang awal dan lebih besar. tidak taunya begitu kita check sudah berubah 700 ribu hektar. Dihitung dananya itu sekitar Triliunan, kemana larinya," ungkap  Prof. Dr. Hasan.

Dan Ia Menambahkan, jika suatu daerah ingin membikin Rencana Detil Tata Ruan ang (RDTR) 1:5000, misalnya BP Batam dan Pemko Batam ingin.

"Kalau menunggu dari Pemerintah BIG tidak akan bisa buat kalau tidak ada perintah, tapi disini boleh intervensi. punya dana sendiri silakan membuat," Katanya.

Dan Ia menambahkan, Siapa yang menyusun nantinya, peta ini kan tidak melihat siapa organisasinya, terkait nanti siapa yang memanfaatkan BP Batam atau Pemko Batam.

"Saya belum tau secara perundang-undangan. Kan siapa nantinya ketentuan RDTR  itu harus keluar dari mana, saya belum tau. Tapi terlepas dari itu Peta Dasar 1:5000 harus ada dulu," Pungkas Kepala Badan Informasi Geospasial.

(atm)
 
Top