{[["☆","★"]]}
Rapat Paripurna DPRD Natuna
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Para  Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Natuna,  Selasa (25/6/2018) pagi mendatangi kantor DPRD Natuna  menuntut dana tunda salur Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2017 lalu yang hingga sekarang tak kunjung dicairkan.

Kepala Desa Sungai Ulu yang juga Ketua Forum Kepala Desa Se-Natuna Harmanto menuturkan, bahwa hingga saat ini belum juga ada penyelesaian terkait kucuran Alokasi Dana Desa yang sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang tak kunjung di salurkan.

"Sejak tahun 2017 lalu dana tunda salur ADD sebesar ratusan juta tak kunjung dicairkan, apalagi tahun 2018 ini tak juga dicairkan,"kata Ketua FKD Harmanto saat menyampaikan tuntutan para kades Se-Natuna di ruang paripurna DPRD. Selasa (25/9/2018).
Peserta Rapat Paripurna Anggota Dewan dan Masyarakat


Dengan dana tunda salur tersebut, banyak kegiatan kades yang sudah terprogram tidak bisa terlaksana. Hal ini jelas membuat kepercayaan masyarakat terhadap kades hilang.

"Kita datang ke DPRD ini hanya ingin kejelasan kapan akan dicairkan ADD yang sudah disahkan dalam APBD Natuna. Apalagi dengan keterlambatan ini membuat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa menurun karena dana tunda salur tersebut,"jelasnya.

Jadi melalui forum hering antara Kades dengan DPRD Natuna, seluruh 72 kades menuntut agar aspirasi dan keluhan para kades dan BPD bisa didengar.

"Ada tiga poin permintaan kami diantaranya kepastian aliran dana tunda salur APBD sekitar 12 miliyar pada tahun 2018, Memastikan dan tunda salur ADD tahun 2108 bisa segera dibayarkan, karena untuk gaji dan oprasional, Meminta penyaluran dana ADD bisa dibayarkan setiap bulannya,"harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua FKD Se-Natuna Syamsul Bahri. Kepala Desa Kelarik ini  menuntut apabila pada pembahasan ini tidak ada penyelesaian seluruh kepada desa akan melakukan aksi.

"Kita ingin ketegasan Pemerintah Daerah dan DPRD Natuna terkait pencairan Dana Tunda Salur tahun 2017 dan tahun 2018 ini kapan akan dicairkan. Jika tidak ada kejelasan kita akan lakukan aksi tutup kantor dan akan memboikot Pemilu Legislatif 2019 mendatang,"tegasnya.

Dikatakannya, untuk apa memilih anggota legislatif apabila aspirasi masyarakat tidak di dengar oleh anggota DPRD. Dan bagaimana kinerja bisa maksimal jika tidak ada anggaran.

Untuk apa kita memilih para anggota DPRD Natuna, jika tidak bisa menyampaikan Aspirasi kami,"cetusnya.

Sementara Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, permasalahan ini harus didudukkan bersama antara Kepala Desa, DPRD dan Pemerintah Daerah supaya bisa mendapatkan kejelasan terkait penyaluran dana ADD.

"Untuk menyelesaikan masalah ini, kita sudah memanggil pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekda Natuna agar bisa mendapatkan kejelasan pencairan dana ADA yang tunda salur sejak 2017 lalu sampai sekarang,"ucapnya.

Jadi berdasarkan keterangan dari Sekda Natuna, pihaknya akan datang sekitar pukul 13.00wib untuk memberikan penjelasan kepada para kades.

"Jadi kita tunggu perwakilan dari pemerintah daerag untuk datang pada hering di DPRD Natuna supaya memberi penjelasan dan ketegasan,"tutupnya. 

Adw
 
Top