{[["☆","★"]]}
Pimpinan DPRD bersama Wabup Wan Zuhendra
ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Sejumlah catatan-catatan Strategis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017, disampaikan dalam sidang paripurna Istimewa DPRD KKA oleh Panitia Khusus (Pansus). Kamis (24/5/2018).

Pada sidang ini, penyampaian rekomendasi tentang LKPJ Bupati Kepulauan Anambas dan catatan-catatan disampaikan Oleh Wakil Ketua Pansus DPRD Anambas, Haji Dhanun.
Wabup Wan Zuhendra dan Pimpinan DPRD


Dalam laporannya ia menyampaikan, pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017, pengelolaan Pendapatan Daerah meningkat secara signifikan melampaui target sebesar 114,79%, dengan realisasi sebesar Rp.43.789.924.720.45 dari sebelumnya tahun sebelumnya Rp. 38.147.948.165.00. Selain itu dikatakannya,  Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yakni Sumber Daya Alam (SDA) meningkat sebesar Rp. 156.582.407.502.00. melebihi target anggaran sebesar Rp. 115.154.446.618.00 atau sebesar 135,98%.
Tamu Undangan

" Tindak lanjut atas Permasalahan Pendapatan Daerah itu, pemerintah KKA melakukan upaya langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat Koordinasi, asistensi maupun bersifat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara berjenjang dan berkala," terangnya.
Penyampaian Laporan


Selain terkait sektor pendapatan, Pansus juga menyampaikan tentang rendahnya realisasi Pengelolaan Belanja Daerah dan alokasi sektor pendidikan dan kesehatan. 
Photo Penyerahan Rekomendasi


Disampaikan Pansus, belanja modal atas tanah secara kumulatif mengalami realisasi yang rendah yakni sebesar Rp. 153.042.106.656.00 atau 31.00% dari target anggaran sebesar Rp. 175.436.455.266.00 atau 87.24%.

Urusan wajib pelayanan Dasar :
-Alokasi Anggaran bidang pendidikan yang di amanahkan oleh UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mengamalkan Alokasi Dana Pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum dapat dilaksanakan secara penuh di Anambas. Yang hanya dialokasikan sebesar Rp. 61.821.684.569.00. Jika dibandingkan dengan total APBD Anambas Tahun 2016,  maka berarti komitmen dana pendidikan di APBD hanya 8.09% meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 5.6%.

Selanjutnya, realisasi program bidang kesehatan yakni pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak capaian realisasinya juga rendah, yaknk Rp. 591.353.991.00 dari target Rp. 971.187.000.00 atau sebesar 60.89%.

Tidak hanya itu Pansus juga menilai Realisasi program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang juga cukup rendah yakni hanya Rp. 1.515.358.779.00 dari target sebesar Rp. 2.909.375.00.00 atau sebesar 52.09%.

Sorotan lainnya dikatakan Pansus, adalah  pada minimnya anggaran bidang pengembangan kelautan dan pariwisata. Alokasi anggaran pada  kelautan hanya Rp. 10.613.940.000.00 dan pariwisata Rp. 6.180.535.000.00, menurut Pansus, kedua sektor potensial ini hanya mendapat alokasi 1.39% dan 0.82% dari APBD Anambas Tahun 2017. Padahal Pemkab Anambas mengklaim Anambas sebagai Kabupaten Maritim dengan ciri khas kepulauan, sehingga bisa dikatakan kedua bidang itu belum mendapat perhatian yang memadai.

Dan sorotan terakhir adalah terkait rendahnya realisasi program pengembangan budidaya perikanan yang capaiannya Rp. 971.625.561.00 dari target Rp. 1.667.182.000.00 atau sebesar 58.28%.

Berdasarkan hal-hal tersebut DPRD Anambas memberikan rekomendasi dan perbaikan LKPJ dan upaya perbaikan substansi program pembangunan di Anambas.

Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Wan Zuhendra, Ketua DPRD Imran, Wakil Ketua I Syamsil Umri, Wakil ketua II H. Ahmad Yani dan Sekretaris DPRD H.Taufik Effendi dan Anggota DPRD lainnya. Srmentara dati instanai Vertikal : terlihat Kapten Inf.Syamsuwarno Danramil 02 Tarempa, Kapolres Anambas AKBP Junoto, S.I.K., OPD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tamu Undangan.

Pansus LKPJ ini beranggotakan:
Muhammad Da'i ketua
H.Dhanun Wakik ketua
Anggota :
Yusli YS
Indrayana
Muliady
Hasnidar
Jasril jamal
Raja Bayu Febri Gunadian
Julius
Dharusman

Lionardo

 
Top