{[["☆","★"]]}
Monitoring di Puskesmas Ranai
NATUNA I KEJORANEWS.COM :  Kabupaten Natuna menjadi salah satu daerah target pelaksanaan monitoring evaluasi (monev) oleh tim Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) atas pelaksanaan pelayanan dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Provinsi Kepri.

Suasana Monitoring
Hal ini dikarenakan peserta BPJS di Natuna masih sangat rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepri. Anggota DJSN yang menjadi ketua tim Monev di Natuna, saat ditemui disela - sela monitoring di Puskesmas Ranai, Kamis (22/3/2018) pagi mengungkapkan, meskipun peserta BPJS di Natuna masih sangat rendah namun pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan RSUD relatif cukup baik meskipun belum maksimal.

Ketua tim monev  dari DJSN, Dr. Zaenal Abidin, mengakui ditemukan sejumlah permasalahan dalam monitoring, seperti permintaan rujukan yang masih dikeluarkan oleh dokter dipelayanan tingkat dasar, jam pelayanan yang masih kurang maksimal dan minimnya fasilitas sarana prasarana yang dimiliki oleh pelayanan tingkat dasar.

"Ini menjadi perhatian kita,karena untuk pemberian rujukan itu kan sudah ada aturannya, tidak asal pasen minta lalu dikeluarkan surat rujukan. Untuk penyakit yang masih dapat dirangani di Puskesmas, tidak perlu dirujuk," kata Dr. Zaenal Abidin, yang ditemui usai monev di Puskesmas Ranai.

Sementara itu jam pelayanan di tingkat dasar harus dirubah karena selama ini Puskesmas di Natuna hanya melayani pasen hingga pukul 14.00 Wib. Seharusnya Puskesmas dapat menyesuaikan dengan jam kerja, sehingga pasen tidak harus langsung ke Rumah Sakit ketika hendak berobat diatas jam pelayanan.

"Ini sangat tidak efektif, karena pasen peserta BPJS ketika akan berobat tetap harus mendapatkan rujukan dari Puskesmas. Hal ini dikeluhkan oleh pihak RSUD,karena diluar jam itu,Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Natuna seperti berubah jadi puskesmas," tambahnya.

Selain melakukan monev di Puskesmas dan RSUD Natuna, tim DJSN yang berjumlah 6 orang ,dengan didampingi petugas BPJS dari Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi  Kepri juga melakukan monev ke BPJS ketenagakerjaan di Natuna.
Dr. Taufik Hidayat yang membidangi ketenagakerjaan pada DJSN mengungkapkan, rendahnya peserta BPJS ketenagakrjaan di Natuna. 

"Banyak pemberi kerja di Natuna, yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta, padahal ini sangat penting. Dan sebenarnya bukanlah tanggung jawab dari pemberi kerja saja,namun juga sharring dengan pekerja,ada bagian yang tetap harus dibayar oleh pekerja," ujar Dr. Taufik.

Hasil dari monitoring selanjutnya akan dibahas ditingkat DJSN sebelum selanjutnya diserahkan kepada Presiden selaku pimpinan tertinggi DJSN. Laporan dari monev akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Adw
 
Top