{[["☆","★"]]}
Yusripandi Ketua DPRD Nana
NATUNA I KEJORANEWS.COM
: Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), kini mulai menerbitkan Kartu Natuna Sehat, pengganti kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang digunakan untuk masyarakat Natuna memperoleh layanan kesehatan secara gratis.

Menanggapi Kartu Natuna Sehat yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, ketua DPRD Natuna Yusripandi meminta Dinas Sosial lebih selektif dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima Kartu Natuna Sehat tersebut.

“Saya minta kepada seluruh kawan-kawan media dan masyarakat agar segera melaporkan kepada RT setempat atau langsung kepada saya, bila didapati ada orang yang bukan kategori miskin dapat kartu Natuna sehat,” ungkap Yusripandi kepada sejumlah awak media dikantornya kemarin. Jumat (16/3/2018).

Menurut Yusripandi, kategori masyarakat kurang mampu tengah digodok oleh dinas terkait dan menunggu untuk dibuat Peraturan Daerahnya (Perda). Dan dikatakannya bahwa Kartu Kesehatan (Natuna Sehat) itu nantinya akan menggantikan Jamkesda yang akan berakhir pada Maret 2018 mendatang.

“ Kartu Natuna Sehat itu nanti hanya untuk kategori masyarakat kurang mampu. Dan memang harusnya sudah selayaknya ini diterapkan. Kalau untuk masyarakat mampu tidak perlu kartu ini, karena mereka sudah ada Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan yang menalanginya. Ikut BPJS kan pembayarannya ringan, sehingga Pemda tidak terlalu terbebani,” kata pria yang akrab disapa Ujang Bro itu.

Dalam kesempatan tersebut, Yusripandi juga berharap, bila Kartu Natuna Sehat ini sudah diterbitkan dan berjalan lalu didapati keluarga miskin yang belum mendapatkan kartu ini, maka hendaknya segera mengusulkan kepada RT untuk segera diproses.

“Kalau nggak antar ke saya langsung juga nggak apa-apa, nanti saya suruh staf saya yang mengurusnya,” pungkasnya.

 Adw
 
Top