{[["☆","★"]]}
Bupati Abdul Hamid Fizal, Wabup Ngesti, Waket DPRD Natuna, Hadi Chandra Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal minta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menghargai waktu dan lebih disiplin dalam melaksanakan tugas. Hal disampaikan Bupati pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna  2019 di Gedung Sri Serindit Ranai, Senin (12/3/2018) pagi.

Pada pembukaan Musrenbangkab tersebut banyak pejabat Eselon yang datang terlambat dan menjadi perhatian kepala daerah Natuna ini. 

Bupati Membuka Musrenbang
“Kalau kita membangun, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah waktu, kebiasaan seperti ini harus kita rubah jangan menjadi kebiasaan datang terlambat, karena itu bisa menghambat percepatan pembangunan di suatu daerah”,tegas Hamid.

Dikatakan Bupati, penyelenggaraan musrenbang merupakan landasan perumusan  program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD 2019 mendatang.

Waket DPRD, Hadi Chandra Menyampaikan Sambutan
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memaksimalkan program kegiatan yang bersipatnya terpadu, menyeluruh dan senergi untuk mendukung  visi Bupati Natuna menuju masyarakat cerdas, mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tepatan.

Wakil Ketua DPRD Natuna telah menyampaikan pokok-pokok pikiran akan dipaparkan bersama-sama dengan program yang di susun oleh pemerintah daerah.

OPD dan Masyarakat Peserta Musrenbang 2019
“ Saya berharap program ini berjalan dengan tujuan kita memprioritaskan, pembangunan dibidang industri perikanan dan parawisata. Dan saya sarankan program-program yang dimasukan dalam musrenbang ini, betul-betul datang dari masyarakat, sangat diperlukan oleh masyarakat dijadikan pioritas, agar apa yang kita buat kedepan masyarakat dapat merasakan dan menikmatinya, karena tujuan dari pembangunan itu salah satunya adalah untuk mengentas kemiskinan," papar Hamid.

Bupati Bersalam-salaman dengan Peserta Musrenbang
Hamid juga mengkritik kinerja Kades dan Camat yang diangap kurang selektif dalam memberikan surat keterangan miskin kepada masyarakat.

Dengan terbitnya program Kartu Natuna sehat angka kemiskinan makin bertamabah, sedangkan program Natuna sehat ini mengarah kepada masyarakat yang miskin tapi justru angka kemiskinan di natuna menjadi naik, dulu 10 ribu yang terdapatar di Dinas Kesehatan, sekarang menjadi 15 ribu masyarakat miskin di Natuna. Ini bisa menjadi indikator bahwa percepatan pembangunan di Natuna tidak sukses.

“Saya berharap kepada pihak desa, kelurahan dan kecamatan agar lebih selektif dalam memberi surat keterangan miskin kepada masyarakat. Dengan adanya program bu susi membangun tempat pelelangan ikan diselat lampa itu sudah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, apa masih ada masyarakat nelayan yang miskin, "protes Hamid.

.Dalam pembukaan Musrenbangda tersebut, juga tampak hadir Sekda Natuna Wan Siswandi S.sos.Msi, Wakil Ketua II DPRD Natuna Daeng Amhar dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Natuna.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) kali ini, mengangkat tema “Pemantapan Industri Perikanan dan Parawisata untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang berkualitas”

Peserta Musrenbangda, terdiri dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anggota DPRD Natuna, para Camat, Pelaku Usah, LSM dan Tokoh Masyarakat yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin12 hingga 14 Maret 2018 di Gedung Sri Srindit Ranai.

Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra, dalam sambutanya memaparkan, lembaga DPRD Kabupaten Natuna diberi kesempatan untuk hadir dalam acara Musrenbang ini,merupakan salah satu tugas DPRD dari sekian banyak tugas yang dilaksanakan.

“Dalam kesempatan ini, kami sebagai lembaga DPRD akan menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada pemerinta daerah.Tentu banyak kalangan atau pihak-pihak yang belum memahami apa itu pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga penting bagi kami untuk menyampaikan apa itu pokok-pokok pikiran DPRD”, ujar Hadi Candra.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD terhimpun dari hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat, bahkan diperintahkan oleh Kemendagri bahwa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapeda, terang Candra.

Hadi Candra juga berharap agar pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan, mendapatkan pemahaman yang utuh supaya tidak terjadi salah pemahaman.

Melalui kegiatan reses itu, segenap anggota dewan turun kedapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena tujuan dari pokok-pokok pikiran DPRD tidak lain adalah untuk menyelaraskan keinginan masyarakat dengan rancangan pembangunan pemerintah daerah dan pakok pikiran ini juga membantu tujuan dari pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Adw
 
Top