Rapat Pleno TPAKD Semester II Tentang Sosialisasi Penerbitan Obligasi Daerah


Rapat Pleno TPAKD Semester II Tentang Sosialisasi Penerbitan Obligasi Daerah

Photo Bersama Gubernur Kepri dengan Seluruh
Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Bupati Natuna yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi,S.Sos.M.Si menghadiri acara Rapat Pleno TPAKD Semester II tentang Sosialisasi Penerbitan Obligasi Daerah, di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak Tanjung Pinang, senin (11/12/2017) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, DR. H. TS Arif Fadillah,S.Sos,M.Si mengatakan bahwa Obligasi Daerah harus dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan daerah guna membangun daerah.

" Dalam pembangunan daerah harus melalui banyak pertimbangan dan perbandingan agar penganggaran dapat diselenggarakan secara lebih efisien.
Namun nanti akan dibutuhkan rapat susulan yang lebih serius lagi antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Pemerintah Daerah, agar adanya pola kerjasama yang baik, mengingat instrumen investasi ini memiliki sejumlah resiko apabila pemerintah daerah tidak memiliki kapabilitas yang baik dalam pengelolaannya.

Selanjutnya, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK, Justini Septiana memaparkan bahwa Obligasi Daerah (Municiple Bond) sudah banyak digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan sarana sarana dan prasarana publik, seperti di Philipina, Vietnam, India, Afrika Selatan dan Amerika. Namun saat ini belum ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memnerbitkan Obligasi Daerah itu karena pemahaman para pihak terkait masih sangat terbatas.

Adapun persiapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) daerah adalah Kepala Daerah membentuk tim persiapan yang nantinya akan berperan bagi menentukan kegiatan dan penyiapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah dan selanjutnya Kepala Dareah meminta persetujuan DPRD.

Hadir pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, pimpinan lembaga vertikal dan tim OJK.

(Humas_/Jasifah)

Lebih baru Lebih lama