NATUNA I KEJORANEWS.COM : Bupati Natuna diwakili Sekda Natuna Wan Siswandi, S. Sos. M. Si, Kamis, (07/09)/2017) sekitar pukul 09.00 WIB pagi ini Pimpin rapat evaluasi pelaksanaan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di ruang rapat lantai II kantor Bupati Natuna di Bukit Arai.
Pada kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menghadiri rapat sampai selesai.
“Sebelumnya saya mohon maaf karena banyak kegiatan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa menghadiri acara ini sampai selesai. “Ucap Wan Siswandi.
Namun Wansis berpesan, agar peserta rapat untuk serius dalam mengikuti rapat SPM tersebut. karena menurut Sekda pelayanan administrasi ini hal yang sangat penting kita perbaiki.”Saran Sekda.
Pada acara tersebut selain Sekda Wan Siswandi, juga nampak Asisten I Tasrif, serta puluhan peserta rapat dari perwakilan OPD di lingkungan Pemda Natuna yang berkaitan langsung dengan SPM tersebut.
Pada acara tersebut panitia menghadirkan narasumber Dra. Betty Susilaharti, Kepala Bagian Ketatalaksanaan Propinsi Kepri.
Pada kesempatan itu Betty mengatakan, seberapa pentingnya SPM bagi daerah. Apabila SPM dikabupaten ini bagus juga akan membawa dampak ke SPM Propinsi dan pusat. Tetapi kalau SPM di Kabupaten tidak bagus juga akan berpengaruh ke pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kami di Propinsi. “Kata Betty.
Betty juga mengatakan bahwa akhir akhir ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) Natuna kurang baik dari Kabupaten Kepulauan Anambas.
Hal ini kata Betty, mungkin di sebabkan orang orang yang telah dahulu kami bina dalam bidang ini sudah tidak lagi menangani pekerjaan ini sehingga membawa pengaruh kepada SPM Natuna saat ini.”Katanya.
ibu paroh baya itu juga meminta keseriusan para peserta rapat yang ikut dalam acara tersebut.
“Saya harapkan kepada seluruh peserta yang hadir hari ini untuk benar benar serius mengikuti rapat ini. Ini bukan acara serimonial, tetapi sudah sama dengan bimbingan teknis atau, (Bimtek) yang harus kita ikuti dengan serius untuk mengejar SPM yang lebih baik. “ Saran Betty.
Betty juga menjelaskan tentang apa itu LAKIP. ia mengatakan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrument pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang didukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
Untuk dapat menghasilkan outcome kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.
Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja seluruh Dinas terkait. “Papar Betty.
(Adw/Humas)
Posting Komentar