{[["☆","★"]]}
BATAM I KEJORANEWS.COM : Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan benar-benar komprehensif dalam membahas kewenangan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Dinas Pariwisata mengingat ekonomi Batam yang melemah saat ini. Hal ini disampaikan Uba Ingan Sigalingging, S.Sn Anggota Komisi II DPRD Batam. Kamis (4/8/17).

Pria yang akrab disapa Uba ini mengatakan, perlu adanya pembahasan yang komprehensif terkait Dinas UMKM karena Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) dinas tersebut tidak banyak, dan cendrung hanya menghabiskan anggaran.

" Dinas UMKM dengan anggaran Rp 3 miliar pada APBD murni 2017 tidak banyak yang bisa dilakukan, bahkan pada APBD perubahan dikurangi menjadi sekitar Rp 2,8 miliar. Kalau melihat Tupoksinya saat ini UMKM seharusnya menjadi salah satu bidang saja di Disperindag, karena anggaran segitu hanya habis untuk belanja pegawai," ujar Uba.

Selain hal itu menurut Uba, Dinas UMKM pada tahun 2017 ini juga tidak mendapat dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

" Tahun ini tidak ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, seharusnya mereka mampu melobi ke pusat, ini malah tidak ada, dananya tahun ini nol," tambahnya.

Padahal, ditambahkan Uba, UMKMlah yang seharusnya mampu bertahan di saat ekonomi Batam yang sedang kolaps atau jatuh.

" UMKM ini seharusnya menjadi perhatian dan prioritas pembahasan ke depan, mereka seharusnya membuat pelatihan-pelatihan dan membantu permodalan ekonomi mikro kecil, yakni usaha2 produktif dan kreatif, seperti kerajinan rumah tangga ibu-ibu mendaur ulang sampah dan kerajinan lainnya. Saat ini mereka kebingungan untuk mencari permodalan," terangnya.

Di sisi lain menurut politikus dari Partai Hanura ini, Pemko Batam malah melakukan penggusuran usaha-usaha kecil tanpa memberikan solusi kepada mereka.

" Mereka petugas ketertiban malah sibuk menggusur warung-warung tanpa memberi solusi, ini yang perlu kita dudukan bersama," harap Uba.

Sedangkan terkait Dinas Pariwisata, Uba mengaku wilayah pariwisata Batam No. 3 di Indonesia, namun sayangnya saat ini Batam belum memiliki kontek yang bisa dijual.

" Dua hal itulah yang harus menjadi prioritas dan perhatian saat ini, untuk itu Pemko dan DPRD harus membahas ini secara komprehensif dan harus dilakukan oleh lintas dinas," pungkasnya.

Rdk
 
Top