{[["☆","★"]]}
BATAM I KEJORANEWS.COM : Pemerintah Kota (Pemko) Batam diharapkan serius memantau sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan dana BOS  (Bantuan Operasional Sekolah) agar sekolah-sekolah tersebut membebaskan biaya bagi siswa-siswanya yang kurang mampu, sehingga saat Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa Baru (PPDB), orang tua siswa tidak menargetkan anaknya untuk masuk ke sekolah negeri yang minus biaya. Selasa (11/7/17).

Muhammad Yunus, S.Pi., MM., Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam mengatakan, salah satu permasalahan membludaknya calon siswa baru di sekolah-sekolah negeri karena orang tua murid yang mengharuskan anaknya masuk ke sekolah negeri. Hal itu dikatakannya wajar karena di sekolah negeri minus biaya, sementara di sekolah swasta biaya cenderung tinggi. Untuk meminimalisir hal itu seharusnya sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan dana BOS dan insentif guru memberikan feed back dengan menyediakan kuota untuk siswa-siswa yang kurang mampu agar dapat bersekolah gratis.

" Dalam hal ini Pemko Batam harus serius memantau sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan dana BOS dan insentif guru tersebut, agar mereka benar-benar memberikan kuota bagi mereka yang tidak mampu, sehingga pemerintah yang memberikan bantuan mendapat feed back," jelasnya.

Selain hal itu, Yunus juga mengaku bahwa saat ini Komisi IV dan Pemko Batam sedang memperbaiki memperbaiki tim survei untuk keluarga penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), agar data penerima KIP betul-betul orang yang tidak mampu.

Ketua Komisi IV H.Djoko Mulyono, SH, MH. menambahkan sekolah swasta yang telah memberikan feed back ke pemerintah adalah sekolah SD, SMP, SMA Hidayatulullah yang berada di Batu Aji.

" Sekolah ini telah mengalokasikan 5% untuk siswa tidak mampu," ujar Djoko menjelaskan.

Liza
 
Top