{[["☆","★"]]}
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Menindak lanjuti kasus penembakan rumah tokoh masyarakat Natuna yang terjadi  2 minggu lalu (26/3/17), DPRD Natuna gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah dan Instansi Vertikal di ruang rapat paripurna, Rabu (6/4/2017) malam.

Rapat membahas ekses penembakan yang terjadi di kediaman ketua LAM beberapa waktu lalu itu, dipimpin langsung oleh Ketua II DPRD Natuna Daeng Amhar, dengan dihadiri oleh sejumlah anggota sesuai kourum, Serta Bupati Natuna diwakili oleh Asisten II bidang Ekonomi dan pembangunan Abdullah, dan unsur vertikal yang terdiri dari TNI AU, TNI AL, dan Satrad 212.

"Rapat dengar pendapat ini kita membahas tentang situasi dan kondisi keamanan Natuna usai insiden penembakan yang terjadi di kediaman Ketua LAM,"kata Daeng Amhar saat membuka rapat itu sembari memberikan kesempatan kepada bupati natuna untuk memaparkan situasi dan kondisi yang terjadi dinatuna belakangan ini.

Pada kesempatan itu pemerintah menyampaikan, pada dasarnya situasi dan kondisi keamanan di Natuna sangat kondusif. Namun begitu pemerintah juga mengakui bila ada kehawatiran dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat setelah terjadinya peristiwa penembakan itu.

"saat ini Natuna dalam kondisi aman, upaya-upaya pengamanan daerah dikendalikan langsung oleh TNI/Polri. Begitu juga dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini sudah ditangani secara intens oleh Denpom AD dan Polres Natuna, cuma rasa was-was ditengah masyarakat tidak bisa dielakkan keberadaannya,"Kata Abdullah.

Sesudah itu, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada anggota Dewan dan pihak terkait yang hadir untuk mengutarakan pendapatnya.

"Kami senang TNI banyak di Natuna, tapi kami takut jika mereka beringas. Kami berharap dengan peristiwa itu menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam hal ini TNI dengan masyarakat, kami ingin TNI menyatu dengan masyarakat Natuna,"ujar Johanis.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota dewan Natuna lainnya. Mereka berharap ada  aturan yang merupakan  Standart Oprasional Prosedur (SOP) sebagai aturan dalam berinteraksi antara TNI, Polri dan Masyarakat.

"Kami ingin agar ada semacam batasan yang tegas antara kawasan Militer dan sipil. Karenanya kami usulkan agar pemerintah dapat meninjau ulang tata ruang antara TNI dan masyarakat agar kedepannya tidak terganggu antara satu dan lainnya,"sambung Raja Marzuni.

Sementara itu Dansatpom AU Kapten Pom Dedi menjelaskan, secara internal TNI dan Polri memiliki SOP yang tegas dalam berprilaku terutama sekali saat berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga  permasalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri yang berlawanan dengan SOP diatas pasti ditindak tegas secara institusional.

"Pada dasarnya kami di TNI  serta mungkin juga Kepolisian, telah memiliki aturan standart yang jelas. TNI sudah sangat profesional dalam berprilaku, cuma kalau ada yang salah pasti ditindak. Kami berharap agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan bila ada oknum anggota yang diduga berbuat salah diluar institusi diluar  ke POM atau Propam yang bersangkutan. Selama POM itu ada kasus itu pasti diselesaikan,"tegasnya.

Kapten Dedi mengusulkan, agar pemerintah bisa menggelar hiburan rakyat secara resmi sebagai wadah berkumpulnya semua elemen.

"Kita di Natuna ini kurang hiburan, padahal itu sangat diperlukan oleh semua orang yang ada dinatuna baik TNI/Polri maupun masyarakat, karenanya hiburan rakyat mungkin efektif untuk meredam kemungkinan terjadinya gesekan antar elemen." Tutupnya.

Adw
 
Top