{[["☆","★"]]}
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendesak Bupati Natuna untuk serius ajukan usulan pembentukan Provinsi Khusus Pulau 7 kepada Pemerintah Puaat. Hal itu disampaikan ketua DPRD Anambas Amat Yani, dalam pertemua silaturahmi Pemkab Kabupaten Kepulauan anambas -KKA dengan Pemkab Natuna,kemarin di Kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Ranai, Natuna.

Dikatakannya,berdasarkan letak geografit, dan ditinjau dari segi pertahanan keamanan, sosial,ekonomi dan budaya, sudah sepantasnya Natuna dan Anambas bersatu dalam sebuah Provinsi khusus, tidak lagi bergabung dengan Provinsi Kepulauan Riau.

"Pak Bupati Natuna kami harap dapat segera mengajukan usulan pembentukan Provinsi kepada pemerintah,tapi harus Provinsi khusus, biar kita mendapatkan perhatian dan prioritas dari Pemerintah Pusat," kata Amat Yani,Senin (23/1)).


Selain itu, Pemkab Anambas juga minta agar pembagian Dana Bagi Hasil -DBH mingas dapat dinaikan untuk Kabupaten Anambas, karena menurutnya sejak dimekarkan menjadi Kabupaten sendiri terpisah dari Natuna, Anambas hanya mendapatkan bagian 35% dari pembagian 100%.

"Kami minta hal ini dapat direalisasikan oleh Pemerintah, dan kami harapkan Pemkab Natuna dapat membantu mengusulkan penambahan persentasi DBH bagi Anambas kepada pemerintah Pusat,"tambah Amat Yani.

Sementara menanggapi permintaan Pemkab Anambas yang disampaikan Ketua DPRDnya tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan proposal usulan pembentukan Provinsi Khusus ,tinggal menunggu waktu yang tepat untul diajukan kepada Pemerintah Pusat.

Menurut orang nomor 1 diLingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna itu, sinyal untuk pembentukan Provinsi Khusus telah dicetuskan oleh Presiden saat melakukan kunjungan ke Natuna beberapa bulan lalu.

"RI 1 sudah kasih sinyal kok, kita tinggal tunggu mereka minta proposalnya,jika mereka minta maka kita langsung usulkan, karena proposal sudah lama saya siapkan," terang Hamid.

Bupati Natuna juga setuju bila pembagian DBH bagi Anambas dinaikan, hal itu guna percepatan pembangunan daerah tersebut. Menurut Hamid, Natuna akan tetap mendapat porsi lebih, karena Natuna sebagai daerah penghasil, namun dikatakannya, bila mengenai pembagian DBH itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Ya sudah seharusnya pembagian DBH untuk Anambas itu ditambah, biar pembangunan lebih cepat. Kita tidak perlu marah atau iri dengan pembagian DBH Migas. Saat ini bagi kami Natuna DBH tidak terlalu menjadi prioritas, karena Natuna juga memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lainnya. Kalau mau bentuk Kabupaten Haruslah itu DBHnya dinaikkan. Kalau nanti Natuna jadi Provinsi sudah selayaknya dilakukan kesejahteraan bagi masyarakat Anambas dan Natuna. Sama rata pembagiannya pun tidak masalah," pungkas Hamid Rizal.

Adelia
 
Top